JakartaBicara (Jaringan MSM), Jakarta – Rumah Hukum Indonesia (RHI) mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal tanggal 14-16 Februari 2025, dengan 10 Mata Pelajaran wajib sebagai Kompetensi seorang Paralegal. Narasumber yang tampil adalah : Para Pakar Hukum, Praktisi Hukum, DPN Peradi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Akademisi, dan RHI.
Pada hari pertama Pemateri yang tampil adalah Dr AKP(P) Dalan E Bangun,SH.,MH dengan Materi : “Proses Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Acara Tata Usaha Negara” dan CEO RHI Dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes dengan Materi : “Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum”. Demikian keterangan Kepala Sekretariat RHI Ramli Achmad Rifa’i,SE.,S.Kom.,MM, sekaligus sebagai ketua Pelaksana Diklat, saat diwawancara awak media, Sabtu (15/02/2025).
Dr Dalan menjelaskan bahwa Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hutum Tata usaha Negara adalah hukum yang berbeda secara prinsip. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang, termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Hukum Perdata (hukum privat/hukum sipil) adalah aturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Sadangkan Hukum Tata Usaha Negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi Negara di Indonesia.
Diklat Paralegal RHI diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Doa dipandu oleh Firdaus Gafar,CFLE Direktur Biro Kerja sama, Pengarahan Acara Diklat, membuka Diklat secara resmi, dan Keynote Speaker Diklat tentang Sertifikasi Diklat Paralegal berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Diklat Paralegal oleh Kemenkumham RI tahun 2022.
Dimana ada 10 Mata Pelajaran yang wajib diketahui sebagai Kompetensi dasar seorang Paralegal, meliputi Pengetahuan (Knowleg), Ketrampilan (Skill), dan Aktualisasi atau implementasi Paralegal. Teori Diklat Paralegal diberikan selama 3 hari, yaitu tanggal 14, 15, & 16 Februari 2025, sedangkan paktek dan aktualisasi/implementasinya selama 3 bulan, ujar Dr H Misri, Sabtu (15/02/2025) melalui telpon selulernya.