JakartaBicara (Jaringan MSM), Banda Aceh – Nama dr. Munawar, Sp.OG (K), Kepala Dinas Kesehatan Aceh, kini tengah jadi sorotan panas! Dia diduga menjadi otak di balik skandal mark-up pengadaan kursi roda senilai Rp.2 miliar lebih di tahun anggaran 2024. Fakta-fakta mengerikan terungkap, menunjukkan praktik korupsi yang bikin darah mendidih! Dari pembatalan kontrak sepihak, pembelian kursi roda abal-abal, hingga upaya manipulasi barang, semua mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh dr. Munawar.
dr. Munawar Batalkan Kontrak Pemenang Lelang, Apa Motifnya ?
CV. Putra Cendawan, pemenang lelang pengadaan kursi roda, tiba-tiba dibatalkan kontraknya oleh dr. Munawar tanpa alasan jelas dan tanpa dasar hukum yang kuat. Padahal, kontrak sudah disetujui sejak 3 Mei 2024. Ini tindakan sewenang-wenang yang bau-bau kolusi ! Apa dr. Munawar punya kepentingan pribadi di balik pembatalan ini ?
Ganti Vendor, Nilai Kontrak Sama, Tapi Barangnya Asal-Asalan!
Setelah menendang CV. Putra Cendawan, dr. Munawar malah memilih PT. Shima Prima Utama sebagai vendor pengganti. Nilai kontraknya tetap Rp.2.006.250.000, tapi kursi roda yang dibeli diduga cuma Rp.300.000 per unit! Ini mark-up namanya! Bandingkan dengan nilai kontrak yang diduga berlipat-lipat lebih tinggi! Siapa yang diuntungkan? dr. Munawar harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara ini!
Rekondisi Misterius di Lamgugop : dr. Munawar Mau Tutupi Apa ?
Yang bikin curiga, setelah kursi roda abal-abal itu tiba, dr. Munawar malah menyewa tempat di Lamgugop, Banda Aceh, untuk melakukan pembongkaran dan “rekondisi”. Apa yang direkondisi? Kursi rodanya dibongkar pasang biar keliatan bagus? Ini jelas upaya manipulasi untuk menutupi ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi kontrak. dr. Munawar, jangan main-main dengan uang rakyat!
Praktik ini mencerminkan niat jahat untuk mengelabui publik dan menunjukkan betapa kacaunya sistem pengadaan barang di Dinas Kesehatan Aceh.
Kerugian Negara Miliaran, Pejabat Kabur, dr. Munawar Diam Seribu Bahasa!
Dugaan kerugian negara akibat skandal ini mencapai miliaran rupiah. Herlina, S.K.M., M.P.H., yang menjabat sebagai Kasie Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional serta pejabat yang bertanggung jawab (PPTK) pengadaan kursi roda, malah kabur dengan mengundurkan diri. Tapi dr. Munawar, sebagai Kepala Dinas, diam seribu bahasa. Apa ada yang disembunyikan ?
Rakyat tidak akan tinggal diam melihat kejahatan ini !
Kerugian Negara dan Ancaman Hukuman bagi Pelaku!
Dugaan praktik kotor ini jelas-jelas melanggar berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Bahkan, ada indikasi kuat bahwa perbuatan ini masuk dalam kategori korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Masyarakat Aceh Minta Mualem dan Dek Fadh Bertindak
Menyikapi skandal ini, masyarakat meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru dilantik, Mualem dan Dek Fadh, untuk segera mengambil langkah tegas. “Kami meminta Mualem dan Dek Fadh untuk serius menangani masalah ini. Jangan biarkan korupsi merajalela di Aceh, apalagi di sektor kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar salah seorang aktivis anti-korupsi di Banda Aceh.
Masyarakat juga mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas kasus ini. “Ini bukan hanya tentang uang negara, tapi juga tentang kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Jika dibiarkan, kasus seperti ini akan terus terulang,” tambahnya. (Hanafiah)